Opini  

Di Balik Angka Kemiskinan Agam: Hampir 35 Ribu Warga Bertahan di Bawah Rp485 Ribu per Bulan

banner 120x600

Oleh: Anizur, SH

Detakdetik.com | Kemiskinan tidak sekadar tentang statistik, melainkan cerminan dari perut yang dikencangkan, mimpi yang ditunda, dan anak-anak yang belajar dalam keterbatasan. Secara ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2024, sebanyak 6,83 persen penduduk Kabupaten Agam tergolong miskin. Angka ini setara dengan sekitar 34.820 jiwa dari total penduduk kabupaten tersebut.

Meski kenaikannya tampak kecil hanya 0,23 persen dari tahun sebelumnya (6,60 persen). Kenaikan ini berarti lebih dari seribu orang jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan, dari 33.410 jiwa menjadi 34.820 jiwa.

Dengan persentase tersebut, Kabupaten Agam kini menempati peringkat ketujuh sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Di atasnya terdapat Kabupaten Pasaman, sementara posisi pertama masih ditempati Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dikenal memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang kompleks.

Garis kemiskinan di Kabupaten Agam pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp485.222 per kapita per bulan. Siapa pun dengan pengeluaran di bawah angka tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

Sejak 2017 hingga 2023, persentase warga Agam yang hidup di bawah garis kemiskinan berfluktuasi antara 6,22% hingga 7,59%, dengan jumlah penduduk miskin berkisar antara 31.330 hingga 36.570 jiwa. Sementara itu, garis kemiskinan terus naik setiap tahun, dari Rp327.004 per kapita per bulan pada 2017 menjadi Rp558.963 pada 2023.

Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2024 ini tidak terjadi tanpa sebab. Data yang diambil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 menunjukkan bahwa bencana alam menjadi pemicu utama lonjakan angka kemiskinan. Erupsi Gunung Marapi dan bencana galodo yang terjadi di awal tahun mengguncang perekonomian masyarakat, terutama di wilayah Agam Timur.

Bencana tersebut menyebabkan gagal panen di sektor pertanian serta terputusnya jalur distribusi barang, yang kemudian mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok. Dampaknya begitu terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Kabupaten Agam mengklaim telah menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

Namun, tantangan struktural seperti belum maksimalnya pembangunan antarwilayah dan minimnya lapangan kerja di sektor formal masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Kini, kita menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Agam yang baru dalam menangani nasib hampir 35 ribu warganya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Data ini menjadi pengingat bahwa kemiskinan bukan semata persoalan angka, melainkan soal akses, kesempatan, dan keadilan pembangunan. Diperlukan kerja sama lintas sektor, dari pemerintah pusat hingga tingkat nagari, untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Para pengamat menilai, angka 6,83 persen seharusnya menjadi alarm, bukan sekadar statistik tahunan. Sebab, di balik angka itu, terdapat ribuan wajah yang menanti perubahan nyata.

Berikut adalah urutan daerah di Sumatera Barat berdasarkan persentase kemiskinan dari yang tertinggi ke terendah, lengkap dengan garis kemiskinannya:

1. Kepulauan Mentawai – 13,72%, garis kemiskinan Rp461.088

2. Pesisir Selatan – 7,34%, Rp589.787

3. Solok (Kabupaten) – 7,13%, Rp569.605

4. Pasaman Barat – 6,92%, Rp657.354

5. Lima Puluh Kota – 6,80%, Rp582.794

6. Pasaman – 6,80%, Rp515.608

7. Agam – 6,60%, Rp558.963

8. Solok Selatan – 6,45%, Rp551.340

9. Padang Pariaman – 6,34%, Rp580.392

10. Sijunjung – 5,88%, Rp565.067

11. Dharmasraya – 5,56%, Rp622.190

12. Payakumbuh – 5,44%, Rp648.230

13. Padang Panjang – 5,24%, Rp634.303

14. Pariaman – 4,20%, Rp609.286

15. Padang (Kota) – 4,17%, Rp736.786

16. Tanah Datar – 4,16%, Rp554.665

17. Bukittinggi – 4,11%, Rp658.640

18. Solok (Kota) – 3,05%, Rp569.869

19. Sawahlunto – 2,27%, Rp524.196

Sumber: BPS Kabupaten Agam, 2024