DetakDetik.com | Rapat paripurna DPRD Kabupaten Agam kembali memanas ketika tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025, Selasa (19/8/2025).
Forum tersebut menjadi ruang bagi setiap fraksi untuk menyuarakan kritik, masukan, hingga desakan terhadap pemerintah daerah.
Sejumlah isu mengemuka, mulai dari defisit anggaran, perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan PAD, hingga nasib ribuan tenaga honorer.
Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA, memimpin jalannya sidang didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman, serta dihadiri Wakil Bupati Muhammad Iqbal, Forkopimda, kepala OPD, dan seluruh anggota dewan.
Fraksi PKS melalui Suhermi, S.Pd, menekankan pentingnya evaluasi penyerapan anggaran agar program yang dilaksanakan tidak melenceng dari kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi NasDem lewat Syahrial menilai potensi pendapatan asli daerah masih bisa digali lebih jauh.
“Pemerintah perlu mencari strategi kreatif, misalnya melalui digitalisasi pajak, namun tanpa menambah beban masyarakat kecil,” ujarnya.
Fraksi PAN juga menyoroti kondisi jalan rusak di sejumlah titik strategis, seperti jalur Simpang Koto Baru menuju Sungai Puar, Canduang, hingga Baso yang kerap dikeluhkan warga.
Tak kalah tegas, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah memberi perhatian pada sarana pendidikan. Alber, juru bicara Demokrat, mendesak agar perbaikan SD Negeri 11 Sipisang yang hancur akibat tertimpa pohon Februari lalu masuk dalam APBD Perubahan.
Isu ketenagakerjaan pun turut mencuat. Fraksi Gerindra melalui Nesi Harmita, ST, menekankan agar ribuan honorer kategori R2, R3, dan R4 segera dipastikan statusnya untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu.
“Ini momentum terakhir bagi honorer yang sudah belasan tahun mengabdi. Jangan sampai ada data bodong yang menghambat prosesnya,” tegasnya.
Fraksi PPP menitikberatkan pertanyaan pada keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pertanian, pendidikan hingga kesehatan.
Sedangkan Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB melalui Zulfahmi, SH, M.Kn, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, baik administrasi maupun tenaga lapangan, agar target pajak dan retribusi bisa tercapai optimal.
Dengan beragam pandangan tersebut, sidang paripurna kali ini menegaskan bahwa RAPBD Perubahan 2025 bukan soal angka, tetapi juga menyangkut kepentingan publik yang lebih luas dari infrastruktur, layanan dasar, hingga masa depan tenaga honorer. (Anz)
